Advertesiment

Redaksi
23 July 2026, July 23, 2026 WIB Last Updated 2026-07-23T05:31:53Z

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

 

KARAWANG, ETIKANEWS.COM – DPRD Kabupaten Karawang menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda strategis yang menjadi bagian dari tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.



Selain membahas dua agenda utama tersebut, rapat paripurna juga menetapkan pembentukan beberapa Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang akan bertugas mengkaji berbagai rancangan kebijakan sesuai bidangnya masing-masing. Langkah ini menjadi bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan daerah disusun secara matang dan sesuai kebutuhan masyarakat.



Dalam sambutannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menekankan bahwa penyusunan APBD ke depan harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan. Menurutnya, setiap program yang dianggarkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Karawang.



"Dinamika pembangunan yang terus berkembang menuntut kita untuk semakin cermat menentukan prioritas. Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Bupati, Jumat (17/7/2026).



Ia menambahkan, APBD merupakan instrumen penting dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 diharapkan berjalan secara produktif melalui sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD.



Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Karawang menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Editor : Aep Apriyatna

Komentar

Tampilkan

Berita Lainnya

Pemilu