 |
| Dr. Suriyanto, S.Pd., S.H., M.H., M.Kn., praktisi hukum, akademisi sekaligus Ketum PWRI |
BANDUNG, ETIKANEWS.COM – Keberadaan dua bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berdiri sangat berdekatan di Kampung Sodong, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menuai sorotan.
Kedua bangunan tersebut disebut berada sangat dekat, bahkan berdempetan dengan area Kantor Kecamatan Padalarang. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar perencanaan, pemilihan lokasi, serta efektivitas pembangunan fasilitas KDMP tersebut.
Sorotan disampaikan Dr. Suriyanto, S.Pd., S.H., M.H., M.Kn., praktisi hukum, akademisi sekaligus Ketum PWRI. Menurutnya, program KDMP merupakan program yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa sehingga pelaksanaannya harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan pemerataan manfaat bagi warga.
“KDMP bukan pajangan. Kalau dua gedung dibangun berdekatan dalam satu titik, sementara masih ada wilayah lain yang membutuhkan fasilitas serupa, tentu harus dipertanyakan dasar perencanaannya,” ujar Suriyanto, Kamis (13/8/2026).
Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan pemilihan lokasi tersebut. Apalagi, pembangunan fasilitas publik idealnya didasarkan pada pemetaan kebutuhan masyarakat, kondisi geografis, jumlah penduduk, aksesibilitas, serta potensi ekonomi wilayah.
“Pertanyaannya sederhana, mengapa dua gedung KDMP justru berada di lokasi yang sangat berdekatan? Bagaimana dengan desa atau kampung lain di Kecamatan Padalarang? Apakah sudah dilakukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh?” katanya.
Selain persoalan dua gedung yang berdekatan, Suriyanto juga menyoroti informasi yang beredar mengenai adanya bangunan KDMP yang disebut berada di kawasan perbukitan atau di atas gunung.
Ia meminta informasi tersebut diverifikasi oleh pihak berwenang, termasuk dengan melihat aspek akses masyarakat, kelayakan lokasi, kondisi geografis, serta kesesuaiannya dengan ketentuan teknis yang berlaku.
“Kalau benar lokasinya jauh dari permukiman dan sulit dijangkau masyarakat, pemerintah harus menjelaskan apa pertimbangan pemilihannya. Jangan sampai koperasi yang seharusnya mendekatkan pelayanan ekonomi kepada masyarakat justru berada di lokasi yang sulit diakses,” tegasnya.
Suriyanto menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menolak program KDMP. Sebaliknya, ia meminta agar program tersebut dijalankan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan tujuan awalnya.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pembangunan KDMP di wilayah tersebut, mulai dari proses perencanaan, penetapan lokasi, penggunaan anggaran, pelaksana pembangunan, hingga pengelolaan koperasi.
“Periksa penyelenggara KDMP di Kecamatan Padalarang. Periksa tim perencana di Kabupaten Bandung Barat. Audit lokasinya, audit anggarannya, periksa kontraktornya dan pengurusnya. Semuanya harus transparan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pembangunan tersebut dicocokkan dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan program KDMP. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, pemborosan atau penyimpangan anggaran, menurutnya harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
“Kalau ada penyimpangan, jangan dibiarkan. Program yang membawa nama pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan rakyat harus dijaga pelaksanaannya,” tegas Suriyanto.
Menurutnya, persoalan tersebut penting segera dijelaskan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Program KDMP, kata dia, harus mampu menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat desa, bukan sekadar menghasilkan bangunan fisik.
“KDMP bukan untuk pajangan. Ini menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru kehilangan kepercayaan rakyat akibat perencanaan dan pelaksanaan yang tidak tepat,” pungkasnya.
Jurnalis : Iwan K
