 |
| Perayaan Milangkala ke-393 Kabupaten Tasikmalaya |
TASIKMALAYA,ETIKANEWS.COM - Perayaan Milangkala ke-393 Kabupaten Tasikmalaya yang digelar secara meriah dengan menghadirkan berbagai hiburan dan tokoh publik menuai sorotan tajam. Salah satunya datang dari Forum Tasikmalaya Bersatu (FORTABES), yang mempertanyakan urgensi pengalokasian anggaran besar untuk kegiatan seremonial di tengah defisit anggaran daerah yang mencapai Rp 94 miliar.
Koordinator Lapangan FORTABES, Riyan Nurfalah, menyayangkan langkah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dinilainya kurang sensitif terhadap kondisi keuangan daerah.
"Di satu sisi kita menghadapi defisit anggaran yang cukup besar, tapi di sisi lain justru digelar kegiatan Milangkala secara besar-besaran. Ini menimbulkan tanda tanya besar bagi publik,” ujar Riyan kepada media.
Menurutnya, Pemkab seharusnya lebih mengutamakan program strategis yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan.
“Kami sangat menghargai nilai budaya dan sejarah Milangkala, tetapi penggunaan anggaran tetap harus berdasarkan skala prioritas dan memperhatikan kondisi fiskal daerah,” tambahnya.
Riyan juga mendesak Pemkab Tasikmalaya untuk lebih transparan soal besaran anggaran yang digelontorkan dalam perayaan tersebut, serta menjelaskan sumber pendanaannya—apakah berasal murni dari APBD atau ada dukungan dari pihak ketiga.
“Kami menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Jangan sampai beban fiskal ditanggung rakyat, sementara belanja seremonial tak berdampak signifikan pada pemulihan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai catatan, berdasarkan dokumen keuangan daerah, defisit anggaran Kabupaten Tasikmalaya tahun ini mencapai Rp94 miliar. Hal itu dipicu oleh ketidakseimbangan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan tingginya belanja daerah, termasuk belanja non-produktif.
Menutup keterangannya, FORTABES menyerukan kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya agar turut mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran daerah, agar lebih pro terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak terkuras untuk kegiatan seremonial semata.
Reporter: Iwan K
