 |
| Ketua Umum PMI (Persatuan Media Indonesia) , Fahmi Abul Qodir |
KARAWANG,ETIKANEWS.COM — Suara keras dan penuh peringatan dilontarkan Ketua Umum PMI (Persatuan Media Indonesia) yang juga Ketua DPC LSM Elang Mas Karawang kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menegaskan agar pemerintah tidak menyimpang dari amanat konstitusi dan nilai luhur bangsa.
“Hai Presiden, jangan khianati rakyat! Kekayaan negara ini milik rakyat, bukan untuk dikuasai asing atau segelintir elite!” tegasnya, Minggu (5/4/2026).
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus kembali pada ruh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 yang menjadi fondasi ekonomi kerakyatan.
Pasal tersebut menegaskan bahwa cabang produksi penting serta kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya penyimpangan serius.
“Yang terjadi hari ini, kekayaan alam malah jatuh ke tangan oligarki. Negara seolah kalah oleh kepentingan modal dan kekuatan asing,” kritiknya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti semakin jauhnya implementasi nilai Pancasila, khususnya sila ke-5 tentang keadilan sosial. Menurutnya, ketimpangan ekonomi semakin tajam, sementara praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi penyakit kronis bangsa.
“Keadilan sosial hanya jadi slogan. Yang kaya makin kuat, rakyat kecil makin terpinggirkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai pengambilan kebijakan strategis sering kali mengabaikan prinsip musyawarah sebagaimana tertuang dalam sila ke-4 Pancasila. Banyak keputusan besar terkait sumber daya alam dinilai minim transparansi dan tidak melibatkan masyarakat.
“Izin-izin besar diberikan tanpa suara rakyat. Ini bukan demokrasi, ini dominasi kekuasaan,” tambahnya.
Ia juga memaparkan sejumlah faktor utama yang menghambat terwujudnya cita-cita konstitusi, di antaranya korupsi sistemik, penegakan hukum yang tebang pilih, serta lemahnya kedaulatan ekonomi akibat ketergantungan pada pihak asing.
Sebagai penutup, Ketua Umum PMI menegaskan bahwa Indonesia tidak kekurangan sumber daya, melainkan kekurangan integritas dalam pengelolaan.
“Kalau negara ingin kuat, kembalikan semuanya pada prinsip: dari rakyat, oleh negara, dan untuk rakyat. Jangan sampai bangsa ini jadi penonton di tanahnya sendiri,” pungkasnya.**Rls
