 |
| Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Tasikmalaya audiensi bersama Komisi I DPRD Tasikmalaya |
TASIKMALAYA, ETIKANEWS.COM – Polemik anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 senilai Rp34,7 miliar terus menjadi sorotan publik. Anggaran fantastis yang terbagi dalam skema Penyedia dan Swakelola itu dipertanyakan banyak pihak, termasuk Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Tasikmalaya, karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi normal dan berpotensi pemborosan.
PWRI sempat mencoba meminta klarifikasi langsung kepada Sekretaris Daerah Mohammad Zen. Namun, Sekda meminta agar dilakukan audiensi resmi. Menindaklanjuti hal itu, PWRI melayangkan surat permohonan kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan akhirnya dijadwalkan audiensi bersama Komisi I pada Jumat (12/9/2025).
Sayangnya, forum yang diharapkan bisa memberikan jawaban justru mengecewakan. Sekda, para Asisten Daerah, Kepala Bagian, Kepala BPKPD, serta Inspektur Daerah tidak hadir dan hanya mengirimkan perwakilan. Merasa tidak dihargai, puluhan awak media dari PWRI memilih walk out dari ruang audiensi.
Ketua DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya, Chandra Foetra S, menegaskan sikap walk out tersebut adalah bentuk kekecewaan sekaligus desakan agar transparansi benar-benar ditegakkan.
“Kami datang dengan itikad baik untuk mendapatkan penjelasan langsung, bukan dari perwakilan. Ini menyangkut anggaran publik yang nilainya sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegasnya.
PWRI mendesak DPRD untuk segera menjadwalkan ulang audiensi dengan menghadirkan langsung Sekda dan pejabat teknis terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian soal jadwal ulang tersebut. Publik kini menunggu langkah konkret para pemangku kebijakan untuk membuka secara transparan penggunaan anggaran Rp34,7 miliar yang menuai polemik itu.
TASIKMALAYA, ETIKANEWS.COM – Polemik anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 senilai Rp34,7 miliar terus menjadi sorotan publik. Anggaran fantastis yang terbagi dalam skema Penyedia dan Swakelola itu dipertanyakan banyak pihak, termasuk Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Tasikmalaya, karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi normal dan berpotensi pemborosan.
PWRI sempat mencoba meminta klarifikasi langsung kepada Sekretaris Daerah Mohammad Zen. Namun, Sekda meminta agar dilakukan audiensi resmi. Menindaklanjuti hal itu, PWRI melayangkan surat permohonan kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan akhirnya dijadwalkan audiensi bersama Komisi I pada Jumat (12/9/2025).
Sayangnya, forum yang diharapkan bisa memberikan jawaban justru mengecewakan. Sekda, para Asisten Daerah, Kepala Bagian, Kepala BPKPD, serta Inspektur Daerah tidak hadir dan hanya mengirimkan perwakilan. Merasa tidak dihargai, puluhan awak media dari PWRI memilih walk out dari ruang audiensi.
Ketua DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya, Chandra Foetra S, menegaskan sikap walk out tersebut adalah bentuk kekecewaan sekaligus desakan agar transparansi benar-benar ditegakkan.
“Kami datang dengan itikad baik untuk mendapatkan penjelasan langsung, bukan dari perwakilan. Ini menyangkut anggaran publik yang nilainya sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegasnya.
PWRI mendesak DPRD untuk segera menjadwalkan ulang audiensi dengan menghadirkan langsung Sekda dan pejabat teknis terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian soal jadwal ulang tersebut. Publik kini menunggu langkah konkret para pemangku kebijakan untuk membuka secara transparan penggunaan anggaran Rp34,7 miliar yang menuai polemik itu.
Reporter: Iwan K
Editor: Aep Apriyatna
.jpg "APBDes Rp1 Miliar Lebih, Desa Sindangkarya Tanpa Spanduk Transparansi")
